Hadiri Rapat Koordinasi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah, Bupati Samosir Terima Sertifikat BMD

SUMUT-Bupati Samosir Vandiko Timotius Goltom bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera utara menerima sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) dari Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) diterima Bupati Samosir Vandiko Timotius Goltom usai mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyelamatan keuangan Negara dan Daerah di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (26/10/2023). Kemarin

Baca juga: Wakil Bupati Asahan Ikuti Sosialisasi PTSL Tahun 2023

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin dalam sambutannya menyampaikan, "Pemprov Sumut berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara, oleh sebab itu, Pemprov akan menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini, " kata Hassanudin.

Hassanudin menilai, koordinasi dan sinergi sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi tahun 2024 banyak agenda besar yang akan dilaksanakan sepanjang tahun.

Baca juga: Mediasi Konflik Tanah Ahli Waris Oppu Raja Nadapdap di Kantor Desa Sibisa Ricuh dan Deadlock

“Koordinasi ini sangat penting dilakukan, hal ini bagi kami sangat strategis, mengingat tahun depan ada pelaksaaan Pemilu dan Pilkada serentak, Sumut juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional  XXI, ” kata Hassanudin.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin juga menyampaikan, Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus mempercepat good government dan clear government dalam sistem pemerintahannya dan berharap semua  kegiatan bebas dari korupsi antara lain dalam sertifikasi tanah, pengelolaan pendapatan asli daerah, pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya

Disampaikan juga, beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut saat ini. Di antaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, pencegahan stunting, pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim,

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Nurul Ghufron menyebut penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan delapan sektor dalam pencegahan korupsi. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. “Jika delapan area tersebut itu bagus, maka penghasilan asli daerah (PAD) pun bisa naik, ” kata Nurul.

Selain itu, Nurul mengharapkan, ada perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga baik. Hal itu dilakukan guna menjaga atau membatasi agar tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi.

 Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Baskami Ginting mengharapkan,   koordinasi lintas instansi tersebut dapat menambah pemahaman bagi para pemangku kebijakan atau penyelenggara pemerintahan, dalam hal pencegahan korupsi. Sehingga Sumut pun menjadi wilayah yang aman, nyaman bagi investasi.

“Bila korupsi dicegah, dapat dipastikan Sumut dapat menjadi daerah aman dan nyaman masuk investasi, mengingat Sumut juga memiliki potensi investasi yang besar, ” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Baskami Ginting